Karimun; Sampai dengan Bulan Januari 2013 ini masih banyak perusahaan yang belum melakukan pelaporan khususnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Padahal saat ini Pemerintah sudah memberikan sarana atau kemudahan bagi mereka untuk melakukan laporan perkembangan usahanya secara online, namun sayangnya sarana ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan didalam melakukan pelaporannya.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Kegiatan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kewajiban menyampaikan laporan oleh perusahaan dilakukan sebagai berikut:

1.  Bagi perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan (belum komersil) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dengan periode laporan sebagai berikut :

a)   Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
b)   Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
c)   Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
d)   Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya

2.   Bagi perusahaan yang sudah dalam tahap produksi (operasi komersil) atau telah ada izin usaha laporannya wajib disampaikan 6 (enam) bulan sekali dengan periode laporan sebagai berikut:

a)   Laporan semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
b)   Laporan semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Sehubungan dengan hal itu, kami mengharapkan agar perusahaan khususnya perusahaan yang berada di Kawasan FTZ Karimun agar dapat melakukan laporan LKPM secara online langsung melalui SPIPISE ke http://nswi.bkpm.go.id atau http://inatrade.kemendag.go.id atau http://insw.go.id. Jika tidak dipenuhi kewajiban tersebut oleh perusahaan bisa berakibat pada pembatalan izin usaha atau tidak diberikannya fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan. Demikian seperti yang dituturkan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal BP Kawasan Karimun, Rudi Trisna. (y/m)


 

 
BP Karimun News
Banner
Translate here
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
KURS MATA UANG
Kurs Jual Beli
sumber: KlikBCA.com