Block [header] not found!
enfrdeitptrues

BP Karimun-Kuala Lumpur; 4 Juli 2019 lalu, BP Karimun menyelenggarakan kegiatan Promosi Dagang, Industri dan Investasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Read more: The 4th Investment Forum

BP Karimun-Osaka; 25 s/d 28 Juni 2019 lalu, BP Karimun berpartisipasi dalam acara "Japan Indonesia Business Forum (JIBF) 2019" yang merupakan rangkaian kegiatan

Read more: JAPAN INDONESIA BUSINESS FORUM 2019

BP Karimun-Singapore; 19 Juni 2019 lalu, BP Karimun dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menyelenggarakan kegiatan promosi dagang,

Read more: Karimun Investment Meeting & Gala Dinner 2019

BP Karimun-Singapore; Selasa (26/2) 2019, BP Karimun menghadiri acara “Roundtable Dialogue Session with BP Batam Authorities”, yang diselenggarakan bersama

Read more: ROUNDTABLE DIALOGUE SESSION

Berita Lokal
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

BP Karimun-Karimun; Selasa (16/10), BP Karimun kembali mengundang pihak pengusaha/perusahaan di Kawasan FTZ Karimun untuk menghadiri rapat/pertemuan yang

diadakan di Kantor BP Kawasan Karimun, Poros, dalam rangka peningkatan pelayanan dan Investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (K-PBPB) Karimun.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BP Kawasan Karimun ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang diadakan awal Bulan Oktober lalu. Pertemuan kali ini menghadirkan 2 (dua) orang narasumber masing-masing dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Direktorat Jenderal Keimigrasian (Ditjen Imigrasi). Diharapkan para pengusaha/perusahaan memperoleh kejelasan tentang aturan-aturan yang sudah dan akan segera diberlakukan khususnya mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Narasumber dari Ditjen Keimigrasian, Tessar, memaparkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan skema pelaksanaan teknis dalam hal perizinan penggunaan TKA yang berbasis online. Sementara itu, narasumber dari Kemnaker, Diah Hartanti, memaparkan tentang Perpres Nomor 20 Tahun 2008 yang diterbitkan dengan maksud penyederhanaan prosedur tanpa menghilangkan prinsip penggunaan TKA yang selektif.

Sistem OSS ini memanfaatkan teknologi informasi dan mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kemenkumham melalui Ditjen Imigrasi. Di masa depan semua pengurusan izin TKA akan berbentuk eletronik dan lebih efisien. (y/m)